Awal Mula Terbentuknya Orde Baru, Misteri Supersemar dan Akhir Hayat Bung Karno

 

Awal Mula Terbentuknya Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Istilah Orde Baru menggantikan masa Orde Lama yaitu masa pemerintahan di era Presiden Soekarno, yang dimulai semenjak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Supersemar yang Kontroversial tetapi Sangat Krusial

Masa Orde Baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau yang sering juga disebut dengan Supersemar. Supersemar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letjen Soeharto ketika itu.

Hal itu diawali dengan banyak bermunculannya “pasukan liar” di mana pasukan tersebut belakangan diketahui sebagai Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dipimpin oleh Mayjen Kemal Idris.

sumber: beritapolitik123.blogspot.co.id

Mereka menangkap para figur kabinet 100 yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S, di mana Wakil Perdana Menteri 1 Soebandrio juga diduga terlibat.

Utusan Soeharto ke Istana Bogor

Situasi yang genting itu akhirnya dilaporkan Kepada Soeharto. Selaku Mayjend Soeharto-pun langsung mengambil tindakan cepat.

Soeharto mengutus 3 perwira dari Angkatan Darat untuk menemui Presiden Soekarno yang berada Istana Bogor. 3 Perwira utusan Soeharto tersebut diantaranya:

  1. Brigjend TNI Amir Machmud
  2. Brigjend TNI Basuki Rahmat, dan
  3. Brigjend TNI M. Jusuf

Tetapi hal ini di bantah oleh Soekardjo Wilardjito salah satu ajudan pribadi Presiden Soekarno melalui buku ” Mereka Menodong Bung Karno” pada tahun 2008.

sumber: historia.id

Soekardjo Wilardjito yang ketika itu berada di tempat kejadian, menuliskan bahwa ada 4 perwira, bukan 3 sebagaimana yang tercetak pada buku pelajaran di sekolah-sekolah.

Selain dari 3 perwira yang disebutkan di atas, orang keempat yang turut datang menemui Presiden Soekarno adalah Mayjend TNI Maraden Panggabean.

Wilardjito menuturkan pula di dalam bukunya bahwa keempat Jendral tersebut datang ke Istana pada tanggal 11 Maret 1966 sekira pukul 01.00 dini hari.

Dokumen Supersemar Asli

Para Jenderal tersebut ditengarai telah meminta tandanganan kepada Presiden Soekarno pada beberapa lembar kertas dokumen yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dokumen tersebut berisi tentang penyerahan mandat yang diatasnamakan dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Berikut ini foto Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dianggap mempunyai banyak versi, sehingga sampai sekarang masih banyak yang meragukan keotentikannya.

sumber: news.okezone.com

ada 3 versi dari Supersemar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) namun dianggap palsu, sebagaimana dituturkan oleh para sejarawan hingga mantan Kepala ANRI sendiri, M. Asichin pada tahun 2012 yang lalu.

Tetapi menurut Wilardjito, penyerahan mandat melalui Supersemar tersebut bersifat sementara, di mana Presiden Soekarno akan mengambil kembali kewenangan tersebut ketika situasi sudah kembali kondusif.

Namun takdir berbicara lain. Supersemar seolah menjadi surat yang sah dalam serah terima jabatan Presiden. Soeharto berhasil menjadi Presiden RI yang kedua melalui sidang MPRS, di mana mandat tersebut tak pernah kembali lagi kepada Bung Karno.

Hari itu sekaligus menjadi hari terakhir Wilardjito melihat Soekarno.

Pengasingan Bung Karno di Wisma Yaso

Sang Proklamator dilengserkan 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1966. Kemudian beliau dipindahkan ke tahanan rumah Wisma Yaso yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

sumber: merdeka.com

Menurut salah satu wartawan istana Toeti Kakialatu dari Harian Pelopor Baru, di dalam buku “34 Wartawan Istana Bicara Tentang Pak Harto”, wartawan sudah tidak diperbolehkan untuk menemui Soekarno semenjak keluarnya Supersemar.

Teguhnya Pendirian Bung Karno

Soekarno merupakan sosok yang dikenal teguh memegang prinsip dan pendiriannya, walaupun rakyat sudah tak lagi menghendaki. Sebagaimana konsep beliau mengenai Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) contohnya.

Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Soeharto memutuskan untuk mengasingkan Soekarno. Soekarno berusaha menghilangkan konsep Nasakom yang pernah dirumuskan oleh Soekarno.

Detik-detik Terbenamnya Sang Putra Fajar

Selama berada di Wisma Yaso, Soekarno terus menerus diinterogasi terkait keterlibatannya dalam pemberontakan G30S. Interaksi Soekarno-pun sangat di batasi, di mana beliau selalu dipersulit untuk menemui keluarganya yang datang berkunjung hendak menemuinya di Wisma Yaso.

Selama itulah kondisi kesehatan Bung Karno terus menurun. Beliau harus dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Tetapi tak berselang lama akhirnya Sang Putra Fajar menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970.

Fatmawati menginginkan jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya, tetapi permintaan itu tidak diamini oleh Soeharto. Akhirnya jenazah Soekarno-pun disemayamkan di Wisma Yaso.

sumber: republika.co.id

Semenjak awal Bung Karno menginginkan agar dimakamkan di Bogor, tetapi Presiden Soeharto menghendaki agar jenazah Soekarno dimakamkan di Blitar.

sumber: kangusa.files.wordpress.com

Alasannya adalah agar makam almarhum Bung Karno berdekatan dengan makam mendiang Ibundanya  Ida Ayu Nyoman Rai. Di dalam peristiwa ini terlihat bahwa Presiden Soeharto berusaha untuk menghilangkan pengaruh seorang Soekarno.

 

Apabila makam Soekarno berada di Bogor, secara politis itu dianggap terlalu berbahaya, karena tempat ziarah yang jaraknya terlalu dekat dengan Jakarta. Di mana Jakarta merupakan pusat pemerintahan.

Lahirnya Supersemar memang erat kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) di mana para pejabat militer dari Angkatan Darat menjadi korban pemberontakan dari kelompok PKI setahun sebelumnya, yaitu pada 1965.

Kebijakan Soeharto Di Masa Orde Baru

Kebijakan Bidang politik Dalam Negeri

  1. Membuat konsensus untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan rancangan pelaksanaan konsensus utama untuk demi tercapainya stabilitas Nasional.
  2. Penyederhanaan partai politik, untuk menekan potensi konflik dan perpecahan. Hanya ada 3 partai di masa pemerintahan Orde Baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (gabungan dari NU, Perti, PSII dan Parmusi ), Partai Demokrasi Indonesia (gabungan dari PNI, IPKI, Partai Murba, Parkindo dan Partai Katolik) serta Golongan Karya (Golkar).
  3. Pemberlakuan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran Pertahanan Keamanan sekaligus Sosial. Peran ganda ABRI ini dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI serta keikutsertaan TNI/Polri di dalam keanggotaan MPR/DPR hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik.
  4. Sosialisasi program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kepada masyarakat luas, serta Presiden Soeharto mengemukakan gagasan Ekaprasetia Pancakarsa pada tanggal 12 April 1976. Gagasan ini juga ditetapkan sebagai ketetapan MPR ketika sidang umum tahun 1978.
  5. Pengadaan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat di mana perwakilan PBB juga datang untuk menyaksikannya pada tanggal 2 Agustus 1969.
  6. Penetapan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia bertepatan pada bulan Juli 1976 dan sekaligus menjadi Propinsi yang ke-27 di Republik Indonesia.

Kebijakan di Bidang Politik Luar Negeri

  1. Kembalinya Indonesia menjadi Anggota PBB dimulai dari tanggal 28 Desember 1966.
  2. Penyampaian nota pengakuan terhadap negara Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang diserahkan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
  3. Pemulihan hubungan antara Indonesia dengan negara jiran Malaysia oleh menteri Luar Negeri kedua negara yaitu Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
  4. Indonesia menjadi pemprakarsa berdirinya organisasi negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

Kebijakan dalam Bidang Ekonomi

Di awal Kepemimpinan Presiden Soeharto, perekonomian negara mencapai salah satu titik terendahnya, di mana inflasi mencapai 650 % dalam satu tahun saja. Soeharto membuat kebijakan

dengan menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, menertibkan anggaran, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: