Pengertian, Penjelasannya beserta Macam-macam Qiyas

Pengertian Qiyas

Secara Etimologi atau bahasa, qiyas berarti membandingkan, menyamakan, atau mengukur dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan secara Terminologi, Qiyas artinya menetapkan hukum suatu hal, atau suatu permasalahan yang tidak terdapat nash-nya di Al-Qur’an, di As-Sunnah, bahkan tidak pula di jumpai di Ijma’ para Ulama.

Sehingga penetapan hukumnya di analogikan atau dipermisalkan dengan permasalahan lain yang sudah mempunyai hukum. Tetapi dalam penetapannya, Qiyas tdak boleh ditetapkan secara serampangan.

Untuk menetapkan sebuah Qiyas, para Ulama akan melakukan kajian yang mendalam, di mana Qiyas harus memperhatikan persamaan dalam illat (sebab) yang merupakan substansi permasalahan.

Sebagai contohnya, mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang belum pernah di jumpai di zaman Rosulallah, tetapi di zaman sekarang Narkotika sudah mulai banyak merebak di kalangan anak-anak muda.

Karena dampak negatif dan kerusakan yang dapat ditimbulkan sangat mengkhawatirkan, maka para Ulama memutuskan untuk membuat Qiyas terkait dengan obat-obatan terlarang tersebut.

Khamr diharamkan sebagaimana firman Allah SWT  dalam Surat Al-Maidah ayat: 90.

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Mâidah: 90)

Mengkonsumsi Narkotika di Qiyaskan sebagaimana ketika mengkonsumsi khamr. Narkotika di Qiyaskan dengan Khamr karena mempunyai persamaan illat yaitu dampak yang memabukkan sehingga dapat menghilangkan akal sehat, merusak organ-organ di dalam tubuh, dan membuat ketergantungan.

Rukun-rukun Qiyas

a. Al-Ashlu (Pokok)

Al-Ashlu yang berarti pokok, yaitu suatu hal yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ashal disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi tolak ukur) atau musyabbah bih (tempat untuk menyerupakan), atau mahmul ‘alaih (tempat untuk membandingkan). Jadi Al-Ashlu adalah patokan atau landasan dari sebuah penentuan Qiyas.

b. Al-Far’u (Cabang)

Al-Far’u yang berarti cabang, adalah suatu hal yang belum ditetapkan hukumnya karena belum

sumber: imgrum.net

ditemukan adanya nash-nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Al-Far’u disebut juga maqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau mahmul (yang diperbandingkan).

c. AlHukum

AlHukum, yaitu hukum dari Al-Ashlu yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum inilah yang nantinya akan ditetapkan pada Al-Far’u seandainya  ada persamaan ‘illatnya.

d. Al-Illat

Al-Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada Al-Ashlu dan sifat tersebut akan dicari pada Al-Far’u. Apabila sifat tersebut juga dijumpai pada Al-Far’u, maka persamaan sifat tersebut akan menjadi dasar dalam menetapkan hukum Al-Far’u di-Qiyaskan dengan Al-Ashlu.

Sebagai contoh adalah tidak dijumpainya nash-nash yang menjelaskan mengenai hukum menjual harta anak yatim sehingga hal ini perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya.

Peristiwa ini disebut Al-Far’u. Untuk menentukan hukumnya dicari suatu peristiwa atau hal yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yang illatnya sama dengan peristiwa pertama.

Peristiwa atau hal serupa tersebut ialah memakan harta anak yatim yang disebut Al-Ashlu. Nah, Hukum Al-Ashlu ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yaitu haram berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 10 berikut:

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (An-Nisâ’: 10)

Persamaan Al-Illat antara kedua hal di atas, ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Oleh karena itu disimpulkanlah hukum menjual harta anak yatim diserupakan dengan memakan harta anak yatim yaitu sama-sama dihukumi haram.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Al-Ashlu, ialah memakan harta anak yatim.
  • Al-Far’u, ialah menjual harta anak yatim.
  • Hukum Al-Ashlu, ialah haram.
  • Al-Illat, ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim.

Syarat-syarat Qiyas

Bicara mengenai syarat qiyas berarti membicarakan syarat-syarat yang berlaku pada setiap rukun atau unsur-unsur dari Qiyas, sehingga Qiyas nantinya dapat digunakan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Beberapa syarat Qiyas diantaranya:

1. Syarat-syarat Ashal /Al-Ashlu (Pokok)

yaitu berupa kejadian atau peristiwa yang mempunyai dasar nash, karena itu telah ditetapkan hukumnya.

Menurut Imam Al-Ghazali (450 H – 505 H / 805 M – 1111 M) dan Saifuddin Al-Amidi (keduanya ahli ushul fiqh Syafi’iyyah), syarat-syarat Ashal adalah:

  1. Hukum Ashal itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung       kemungkinan di-nasakh-kan (dibatalkan), karena bersumber langsung dari Nash-nya.
  2. Hukum itu ditetapkan berdasarkan ketetapan syariat. Maksudnya adalah, bahwa hukum tersebut memang sudang menjadi ketetapan langsung dari Nash, bukan hukum yang ditetapkan melalui jalur ijtihad.
  3. Ashal hendaknya mempunyai ‘illat yang menjelaskan hukum syara’. Artinya, illat hukum pada ashal dapat dipahami dengan jelas behwa ketentuan hukum pada pokok memang didasarkan pada illat yang dimaksud.
  4. Ashal itu bukan merupakan far’u dari ashal lainnya.
  5. Hendaknya ada dalil yang memastikan illat pada ashal tidak mencakup illat pada cabang secara langsung. Maksudnya, illat pada ashal dapat dibuktikan secara jelas.
  6. Ashal tidak akan berubah setelah dilakukan Qiyas. Maksudnya hukum pada ashal tidak akan berubah setelah diterapkan pada far’u.
  7. Hukum Ashal tidak keluar dari kaidah-kaidah Qiyas. Maksudnya, Ashal yang digunakan untuk Qiyas tidak bersifat khusus dan tidak berlaku untuk hal lainnya. Sebagai contoh, nash-nash yang menerangkan mengenai kekhususan beristri lebih dari 4 oleh Nabi. Hal ini merupakan kekhususan yang tidak boleh dijadikan sebagai ashal Qiyas.

2. Hukum Ashal /Al-Ashlu (Pokok)

merupakan hukum yang terdapat pada suatu wadah maqis ‘alaih yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan diterapkan pada furu’. Syarat-syarat hukum ashal diantaranya:

  • Hendaknya hukum Ashal hukum merupakan hukum syara’ yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Hal ini diberlakukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara’, sedang sandaran bagi hukum syara’ itu sendiri adalah nash.
  • Atas dasar tersebut, maka jumhur Ulama bersepakat bahwa Ijma’ tidak boleh menjadi sandaran untuk memutuskan Qiyas. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, kecuali kesepakatan tersebut dari para mujtahid.
  • Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan secara Ijma’ tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga tidak mungkin meng-Qiyas-kan hukum syara’ yang amali kepada hukum yang mujma ‘alaih. Tetapi menurut pendapat Asy-Syaukani diperbolehkan Ijma’ sebagai sandaran Qiyas.
  • Hukum ashal tersebut harus disepakati oleh para ulama. Apabila para Ulama belum bersepakat, maka diperlukan usaha menetapkannya lebih dahulu oleh ulama yang tidak menerimanya.
  • Hukum ashal tidak menyimpang dari ketentuan Qiyas. Apabila hukum ashal  menyimpang dari ketentuan Qiyas, ada kemungkinan alasan hukumnya tidak mungkin dijadikan ashal. Baik karena dikecualikan dari ketentuan umum atau memang pada dasarnya sudah ditetapkan seperti itu. Maka suatu hal yang tidak mungkin apabila meng-Qiyas-kan sesuatu kepada hukum ashal tersebut.
  • Contoh ashal yang memang sudah ditentukan sedemikian rupa dari mulanya yaitu bilangan raka’at shalat.
  • Hukum ashal lebih dahulu disyari’atkan dari far’u. Dalam kaitan dengan ini, sebagai contoh tidak boleh meng-Qiyas-kan wudhu pada tayamum, sekalipun ‘illatnya sama, dikarenakan syari’at wudhu lebih dahulu diturunkan dibandingkan syari’at tayamum.

3. Furu’

yakni sesuatu hal yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu hal yang lainnya. Di antara syarat-syaratnya ialah:

  • Illat yang terdapat pada furu’ memiliki kesamaan-kesamaan dengan illat yang terdapat pada ashal, baik pada zat ataupun pada jenisnya. Maksudnya, seluruh illat yang terdapat pada ashal juga terdapat pada furu’. Jumlah illat yang terdapat pada furu’ bisa sebanyak yang terdapat pada ashal atau boleh juga melebihi yang terdapat pada ashal.
  • Hukum ashal tidak berubah setelah digunakan dalam Qiyas.
  • Hukum ashal tidak didahului hukum far’u. Artinya, hukum ashal harus datang terlebih dahulu sebelum datangnya hukum far’u. Sebagaimana di dalam masalah wudhu’ dan tayammum di atas.
  • Tidak ada nash atau ijma’ yang terlebih dahulu menjelaskan hukum far’u tersebut. Artinya, tidak ada nash-nash atau ijma’ yang menjelaskan hukum far’u dan hukum itu bertentangan dengan hasil Qiyas.
  • Ulama ushul fiqih menyebut Qiyas yang bertentangan dengan nash atau ijma’, dengan sebutan Qiyas fasid atau Qiyas yang rusak. Sebagai contoh, hukum meninggalkan shalat dalam perjalanan kepada hukum di Qiyaskan dengan bolehnya musafir tidak berpuasa. Qiyas semacam ini bertentangan dengan nash dan ijma’ dan tidak boleh dijadikan dasar dalam suatu muamalah.

4. Illat

Illat merupakan salah satu rukun dalam menentukan Qiyas, bahkan illat merupakan salah satu unsur yang paling penting. Illat akan menjadi penentu apakah suatu hukum pada ashal dapat di-Qiyaskan pada furu’.

Para Ulama sepakat bahwa Allah SWT membuat hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Kemashlahatan tersebut dalam bentuk mengambil manfaat (jalbul manaafi’), dan dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (dar-ul mafaasid).

Kedua macam bentuk hukum tersebut merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang juga disebut hikmah hukum. Hikmah hukum berbeda dengan illat hukum. Illat hukum merupakan suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa ataupun hal yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu hukum.

sumber: kaskus.com

Contohnya seorang musafir diperbolehkan untuk mengqasharkan shalatnya, seperti mengerjakan shalat dhuhur yang mempunyai 4 raka’at diringkas menjadi 4 raka’at. Hikmah ini merupakan dugaan saja dan tidak boleh untuk dijadikan dasar hukum.

Sedangkan illat merupakan suatu yang nyata dan pasti, sebagaimana safar (dalam perjalanan) menyebabkan seorang diperbolehkan untuk mengqasharkan shalatnya.

Macam macam Qiyas

Ditinjau dari segi kekuatannya, illat yang terdapat pada furu’ dibanding dengan yang terdapat pada ashal, Qiyas dibagi menjadi 3 macam yaitu:

  1. Qiyas al-Aulawi: Merupakan suatu illat hukum yang diberikan pada ashal lebih kuat diberikan pada furu’. Sebagaimana yang terdapat pada QS.Al-Isro’ ayat 23 dimana memukul orang tua diqiyaskan pula dengan menyakiti hati orang tua.
  2. Qiyas al-Musawi: Yaitu suatu Qiyas yang illatnya mewajibkan hukum, ataupun mengqiyaskan sesuatu pada sesuatu yang lain yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya menjual harta anak yatim diqiyaskan pula dengan memakan harta anak yatim.
  3. Qiyas al-Adna: Yaitu mengqiyaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum tersebut. Sebagai contohnya mengqiyaskan jual beli apel pada gandum yang merupakan riba fadhl.

Ditinjau dari segi kejelasan illat yang terdapat pada hukum:

  1. Qiyas al-Jaliy: Qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum ashal atau nash tidak menetapkan illatnya tetapi dipastikan tidak menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan antara nash dengan furu’. Sebagai contohnya mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki.
  2. Qiyas alKhafiy: Qiyas yang illatnya tidak dijumpai di dalam nash. Contohnya pembunuhan menggunakan barang yang berat diqiyaskan dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.

Dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokoknya:

  1. Qiyas Ma’na: merupakan Qiyas yang cabangnya hanya disandarkan pada 1 pokok saja. Hal ini disebabkan oleh makna dan tujuan hukum cabang sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya, sehingga korelasi antara keduanya sangat jelas dan tegas. Sebagai contohnya memukul orang tua diqiyaskan pada perkataan ah kepada orangtua.
  2. Qiyas Sibhi: merupakan Qiyas yang fara’nya dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih, namun yang diambil adalah ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara’. Seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua merupakan manusia. Namun dapat pula diqiyaskan kepada harta benda, karena budak juga merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda dikarenakan persamaannya lebih banyak  dibanding dengan pengkiyasan kepada orang merdeka. Di mana harta budak dapat diwariskan, diperjual-belikan, diberikan kepada orang lain, diwakafkan dan sebagainya.

Kehujahan Qiyas

Sebagian besar para ulama fiqih dan para ulama pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa Qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Mereka baru akan melakukan Qiyas apabila ada hal atau peristiwa tetapi setelah dikaji, tak ada satu nashpun yang sesuai yang dapat dijadikan sebagai dasar.

Hanya sebagian kelompok yang tidak membolehkan pemakaian Qiyas sebagai dasar hujjah, diantaranya ialah salah satu cabang dari Madzhab Dzahiri dan Syi’ah.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa secara logika Qiyas memang boleh tetapi tidak ada satu nash pun dalam ayat al-Qur’an yang menyatakan wajib memakai Qiyas.

Syi’ah Imamiyah dan an-Nazzam dari Mu’tazilah menyatakan bahwa Qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena mengamalkan Qiyas sebagai sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal mereka dengan mengambil dalil dari Surat Al-Hujurat: 1

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertaqwalah kepada Allah. (QS. al-Hujurat: 1)

Mengenai dasar hukum Qiyas bagi yang memperbolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur’an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat sebagai berikut:

A. Al-Qur’an

Allah SWT berfirman:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu akan lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisâ’: 59)

Dari keterangan ayat di atas maka dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin supaya menetapkan segala sesuatu berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Apabila tidak ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits maka hendaklah mengikuti pendapat Ulil Amri.

Jika tidak ada pendapat Ulil Amri, maka diperbolehkan untuk menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan yang semisal yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

Salah satunya dengan cara di Qiyaskan.

. 2).Firman Alloh SWT QS.

Artinya: Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. (QS. Al-Hasr : 2)

B. Al-Hadits

Setelah Rasulullah SAW melantik Mu’adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu’adz yang artinya:

“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu?” Lalu Mu’adz-pun menjawab:” Akan aku tetapkan berdasarkan al-Qur’an”.

Lalu Rasulallah bertanya lagi: “Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur’an?”

Mu’adz menjawab: “Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah SAW”.

Kemudian Rasulallah bertanya lagi: “Jika engkau tidak menjumpainya dalam sunnah Rasulullah?” 

Mu’adz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh”.

Lalu Rasulullah-pun menepuk dadanya seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.(HR. Ahmad Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa seseorang dibolehkan melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukannya pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan Qiyas.

C. Perbuatan Sahabat

Para sahabat Rasulallah SAW banyak yang melakukan Qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ditemukan nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar ra. Menurut para sahabat.

Abu Bakar dianggap lebih utama untuk diangkat sebagai Khalifah dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, karena Abu Bakar yang diberi amanah oleh Nabi SAW untuk mewakili beliau sebagai imam shalat ketika beliau SAW sedang sakit.

Apabila Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, sudah barang tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan atau Khalifah.

D. Dengan Akal

Allah SWT menetapakan suatu syara’ sebenarnya untuk kemaslahatan bagi manusia. Setiap peristiwa atau hal ada yang diterangkan penjelasannya di dalam nash dan ada pula beberapa yang memang sengaja tidak diterangkan oleh Allah SWT.

Peristiwa atau hal yang tidak diterangkan penjelasannya di dalam nash atau tidak dijumpai adanya nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang illatnya sesuai dengan illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai ashalnya.

Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nashnya sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash karena terdapat persamaan illatnya, maka diduga kuat akan memberikan kemaslahatan kepada hamba.

Oleh karena itu, tepat apabila kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara Qiyas.

Apabila kita perhatikan, maka akan tampak bahwa nash-nash di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits ada yang bersifat umum penjelasannya dan ada pula yang bersifat khusus. Ada yang mujmal dan ada pula yang mubayyan.

Biasanya yang bersifat umum dan mujmal, merupakan dasar-dasar umum dari syari’at Islam. Banyak peristiwa atau hal yang terjadi sekarang belum pernah terjadi di masa Rasulullah. SAW. Maka peristiwa tersebut perlu ditetapkan hukumnya.

Padahal tidak dijumpai nash secara khusus mengenai masalah tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Namun prinsip-prinsip umum dari peristiwa itu tertuang pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang harus dapat ditemukan di dalam al-Qur’an dan Hadits.

Dengan melakukan Qiyas yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka hukum dari setiap peristiwa atau hal yang terjadi dapat ditetapkan dengan baik dan rasional.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: